Ibukota – Kashmir kembali bergejolak pasca sekelompok khalayak bersenjata mengurangi tembakan ke arah wisatawan ke Pahalgam, sebuah tujuan wisata populer di dalam Kashmir, pada 22 April lalu, yang tersebut mengakibatkan sedikitnya 26 insan meninggal dunia.
Serangan yang mana mengerikan kemudian salah satu yang digunakan paling mematikan di beberapa tahun terakhir ini di dalam Kashmir sudah pernah mendapat kecaman dari berbagai pihak. Sekjen PBB Antonio Guterres mengutuk aksi serangan itu juga menyampaikan belasungkawa yang mana mendalam terhadap keluarga para korban.
Sekjen PBB juga menekankan bahwa serangan terhadap warga sipil tiada dapat diterima pada keadaan apa pun. Pesan yang mana mirip juga datang dari beraneka pemerintahan lalu lembaga yang tersebut berpengaruh dalam tingkat internasional dari berubah-ubah lintas golongan.
Selain sebagai sebuah tindakan terorisme yang mana tidak ada berperikemanusiaan, aksi ke Kashmir ternyata juga tidaklah semata-mata mengakibatkan ketegangan antara India juga Pakistan, dua pihak yang dimaksud kerap berselisih tentang Kashmir.
Kantor berita Anadolu memberitakan bahwa dampak kejadian itu mengakibatkan hubungan antara India kemudian Pakistan jatuh ke titik terendah, antara lain dengan langkah New Delhi yang mana menangguhkan Perjanjian Air Indus (Indus Waters Treaty/IWT).
IWT itu mengatur penjatahan air dari enam sungai dalam tempat aliran sungai Indus antara dua negara bersenjata nuklir tersebut. IWT mengalokasikan tiga sungai pada sisi timur (Ravi, Beas, kemudian Sutlej) di lembah Sungai Indus ke India, sementara 80 persen dari tiga sungai di sebelah barat (Indus, Jhelum, dan juga Chenab) ke Pakistan.
BBC melaporkan bahwa penangguhan penerapan IWT itu merupakan satu dari beberapa langkah yang digunakan diambil India setelahnya New Delhi menuding Pakistan sudah membantu terorisme lintas batas, sebuah tuduhan yang mana dibantah keras oleh Islamabad.
Islamabad menegaskan bahwa kebijakan yang disebutkan amat "sembrono" lalu memberi peringatan bahwa tindakan apapun oleh India untuk mengalihkan atau menghentikan aliran air ke Pakistan akan dianggap sebagai "tindakan perang".
Pakistan juga mengingatkan bahwa Perjanjian Air Indus yang mana dimediasi oleh Bank Planet serta diteken pada September 1960 itu bukan mencantumkan mekanisme untuk menangguhkan perjanjian secara sepihak.
BBC memaparkan pula bahwa perselisihan air Indus ini sebenarnya tidak ada belaka muncul ketika ini, tetapi telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Sejumlah perselisihan pada masa berikutnya muncul seperti Pakistan yang dimaksud menolak proyek pengerjaan PLTA lalu infrastruktur air India, dengan alasan bahwa proyek yang disebutkan melanggar IWT dikarenakan akan menurunkan aliran air ke Pakistan, padahal 80 persen lebih tinggi pertanian lalu sekitar sepertiga PLTA Pakistan bergantung pada air Indus.
India sendiri juga sudah berulang kali mengupayakan adanya peninjauan ulang terhadap IWT, dengan alasan adanya inovasi permintaan pada pada waktu ini untuk irigasi, air minum, hingga tenaga air, yang dimaksud terdampak dari beberapa faktor seperti pembaharuan iklim.
Berbagai perselisihan itu biasanya dikerjakan melalui jalur hukum di dalam tingkat mediasi internasional, tetapi ini pertama kalinya muncul rencana penangguhan IWT secara sepihak.
BBC mengungkapkan bahwa beragam ahli sebenarnya menyatakan bahwa hampir mustahil bagi India untuk menahan puluhan miliar meter kubik air dari sungai-sungai barat selama periode aliran tinggi. Hal itu dikarenakan India bukan miliki infrastruktur penyimpanan besar-besaran lalu kanal-kanal ekstensif.
Namun, beberapa ahli mengingatkan bahwa jikalau India mulai mengendalikan aliran air dengan infrastruktur yang tersebut mumpuni, maka Pakistan dapat merasakan dampaknya selama musim kemarau, ketika ketersediaan air sudah ada berada pada titik terendah.
Kontribusi konflik air
Dalam jalur sejarah umat manusia, konflik air telah dilakukan berbagai berkontribusi terhadap meningkatkan ketegangan bahkan hingga aksi kekerasan, oleh sebab itu sumber air merupakan salah satu dari komponen penting dari terjadinya beberapa konflik ke dunia.
Selain perselisihan India-Pakistan terhadap air di dalam lembah Indus, beberapa orang perkara lainnya dalam mana air merupakan faktor berpengaruh dapat disebut konflik Darfur dalam Sudan sejak 2003.
Kelangkaan air kemudian berkurangnya lahan subur akibat fenomena penggurunan disinyalir telah dilakukan meningkatkan ketegangan antara rakyat nomaden lalu petani, dan juga memperburuk konflik etnis lalu berbasis sumber daya, menciptakan Darfur bermetamorfosis menjadi konflik modern awal terkait dampak inovasi iklim terhadap ketersediaan air.
Begitu pula dengan Perang Saudara di Suriah yang tersebut sebelum pecah pada 2011, didahului dengan fenomena kekeringan parah selama bertahun-tahun yang dimaksud terkait dengan pembaharuan iklim, sehingga menyebabkan migrasi urbanisasi besar-besaran yang dimaksud membuat adanya keresahan ekonomi lalu sosial sebelum konflik meletus.
Pada abad yang mana lalu, dapat disebut Perang Enam Hari pada 1967, dalam mana tanah Israel melancarkan serangan pendahuluan antara lain terhadap upaya Suriah untuk mengalihkan aliran air di anak Sungai Yordan. Perang Enam Hari adalah contoh di mana infrastruktur air menjadi target strategis serangan militer.
Serangan militer yang dimaksud ditujukan secara segera di konflik baru-baru ini juga berjalan pada konflik ke Ukraina, saat hancurnya Bendungan Kakhova dalam Sungai Dnieper, Ukraina, pada Juni 2023 mengakibatkan banjir besar, pemindahan sejumlah warga di sekitar bendungan, serta kehancuran lingkungan yang digunakan signifikan.
Berbagai tragedi itu mengingatkan bahwa konflik dapat dipicu atau diperkuat intensitasnya antara lain sebab kelangkaan akibat kekeringan atau inovasi iklim (seperti terbentuk dalam Darfur dan juga Suriah), hingga komponen kontrol strategis akses hulu versus hilir.
Memang harus ditekankan bahwa air bukanlah satu-satunya aspek atau pemicu utama dari terjadinya bervariasi konflik yang dimaksud sudah dipaparkan tadi, tetapi bukan salah rasanya untuk menggarisbawahi bahwa infrastruktur air semakin lama berubah menjadi semakin strategis pada terjadinya konflik di dalam era modern ini, sehingga wajib adanya tindakan internasional untuk melindungi sumber daya yang kritis tersebut.
Kembali ke perselisihan air Indus antara India lalu Pakistan, ketegangan pascaserangan ke Pahalgam memang sebenarnya berpotensi menimbulkan air kembali bermetamorfosis menjadi unsur yang dimaksud signifikan pada salah satu kekisruhan yang mana berada dalam disorot globus pada waktu ini.
Apalagi, ketersediaan air dari lembah Indus juga dirasakan semakin penting mengingat dampak inovasi iklim memproduksi semakin cepatnya gletser dalam pegunungan Himalaya mencair dengan cepat, sehingga berisiko memunculkan kelangkaan pada masa mendatang pada kawasan Asia Selatan.
Cegah eskalasi
Sejumlah tindakan nyata yang dapat membantu menghurangi ketegangan serta menghindari eskalasi antara lain adalah menguatkan atau merundingkan ulang IWT, demi menyesuaikan perjanjian tahun 1960 itu dengan realitas pada waktu ini seperti dampak inovasi iklim, peningkatan populasi, dan juga disrupsi teknologi.
Poin yang dimaksud dapat dibahas antara lain adalah menambahkan klausul ketahanan iklim serta mekanisme respons kekeringan/banjir bersama, menetapkan protokol yang dimaksud jelas untuk infrastruktur baru India (seperti bendungan) untuk mengelakkan ambiguitas, juga membentuk badan pengawas multilateral, tidak semata-mata bilateral.
Dalam segi teknologi, maka penting adanya pemantauan air serta pembagian data dengan antara kedua negara yang berjalan secara transparan, dengan bantuan pemasangan sensor aliran sungai waktu nyata pada titik-titik utama, keterbukaan pada data hidrologi kemudian satelit, juga melibatkan auditor internasional.
Kedua belah pihak juga harus untuk merawat dialog agar dapat terus terlibat selama masa damai untuk menjaga dari pengambilan langkah yang dimaksud bersifat krisis, dan juga betul-betul menerapkan proyek infrastruktur kolaboratif untuk mengubah pola pikir persaingan berubah menjadi kerja sama.
Selain itu, wajib pula menggunakan komisi independen untuk memandang proyek terkait air Indus, dan juga memasarkan solusi teknis melebihi sikap politis, di rangka menjaga dari isu air bermetamorfosis menjadi alat urusan politik nasionalis-populis yang mana dapat memulai konflik.
Dunia, khususnya lembaga tingkat internasional, juga perlu memikirkan langkah-langkah agar pengelolaan air ditempuh lewat jalan perdamaian jika dibandingkan eskalasi ketegangan. Hal itu dapat dijalankan antara lain dengan menawarkan bantuan pembangunan atau dana iklim yang digunakan dapat dikucurkan bila terkait dengan kerja mirip nyata di pengelolaan air, juga menggunakan instrumen hukum internasional untuk dapat mengurangi beragam pihak tidaklah bertanggung jawab di menggunakan air sebagai "senjata" pada konflik.
Untuk itu, beraneka pihak diharapkan dengan sangat dapat menempuh langkah kebijaksanaan, kerja sama, serta visi jangka panjang guna mengatur sumber air demi melestarikan perdamaian dunia, daripada "membegal" keuntungan jangka pendek yang malah memanfaatkan air untuk meningkatkan ketegangan politik
.
Artikel ini disadur dari Air jadi senjata geopolitik baru di tengah krisis Kashmir
