Ibukota – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan penyaluran beras Proyek Stabilisasi Pasokan juga Harga Pangan (SPHP) akan lebih besar fokus pada wilayah yang mana nilai beras mediumnya lebih banyak besar dari Harga Eceran Tertinggi (HET).
Deputi Lingkup Ketersediaan lalu Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengungkapkan pada tempat yang disebut "merah" atau miliki biaya tinggi dibandingkan dengan tempat lainnya seperti Kepulauan Maluku kemudian Papua.
"Indikator keberhasilan kegiatan beras SPHP kali ini tidak ukuran yang tersebut disalurkan, tapi efektivitas pada penurunan nilai tukar di wilayah yang mana disalurkan," ujar Ketut di Jakarta, Selasa.
Menurut Ketut, salah satu langkah yang digunakan dapat diwujudkan adalah dengan menggandakan pasokan ke wilayah tersebut.
Misalnya, kata Ketut, apabila ke Papua biasa mendapat 1.000 ton beras maka akan digandakan berubah menjadi 2.000 ton beras. Upaya ini diyakini Ketut dapat menekan nilai beras pada wilayah yang dimaksud dianggap terus-menerus tinggi.
Lebih lanjut, Ketut menyampaikan penyaluran beras SPHP dengan jumlah total yang identik rata pada tiap daerah, tidaklah lagi bisa saja diterapkan pada 2025.
"Jangan sampai kejadiannya, kita laksanakan SPHP, membiarkan semuanya begini hanya (volume beras yang digunakan sama), tapi tidaklah ada penurunan harga. Ini adalah berubah jadi koreksi kami, evaluasi kami dalam tahun 2023-2024," kata Ketut.
Diberitakan sebelumnya, Bapanas akan memberikan sanksi untuk penjual yang tersebut jual beras Stabilisasi Pasokan dan juga Harga Pangan (SPHP) dalam menghadapi nilai tukar eceran tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 per kilogram.
"Ini adalah beras pemerintah, begitu beras pemerintah maka penerapan HET-nya bermetamorfosis menjadi wajib. Wajib serta jikalau dilanggar ada sanksi," ujar Ketut.
Ketut menyampaikan seluruh pihak terkait harus mematuhi aturan yang tersebut berlaku untuk SPHP. Dengan demikian, nilai beras yang digunakan diterima oleh konsumen sesuai dengan HET.
Penyaluran beras SPHP sendiri merupakan upaya dari pemerintah untuk menekan nilai beras. Oleh karenanya, ia menekankan tak boleh ada permainan nilai di tingkat pengecer.
Artikel ini disadur dari Bapanas: Program SPHP fokus di wilayah dengan harga beras di atas HET
