JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XI DPR M Hanif Dhakiri mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang digunakan menghapus kuota impor untuk beberapa orang komoditas strategis. Langkah yang disebutkan sebagai bentuk reformasi kegiatan ekonomi yang digunakan progresif kemudian berani, sekaligus sinyal kuat bahwa pemerintah penting membongkar tata niaga yang selama ini dikuasai kelompok rente juga praktik tidaklah sehat.
“Presiden mengambil langkah yang mana tepat kemudian berani. Ini adalah membuka jalan bagi perbaikan struktur perdagangan nasional yang lebih besar efisien serta transparan,” ujar Hanif melalui keterangan tertulisnya, Kamis (10/4/2025).
Hanif mengingatkan, liberalisasi impor tidak ada boleh dilepaskan begitu sekadar tanpa pengaman kemudian kebijakan penyeimbang. Negara tetap saja memiliki tanggung jawab untuk menegaskan bahwa produsen pada negeri tak tergilas pada kompetisi lingkungan ekonomi bebas yang belum sepenuhnya setara.
“Pasar bebas harus disertai keadilan. Jangan sampai pelaku bisnis nasional, teristimewa yang mana selama ini menopang keinginan pokok masyarakat, kehilangan ruang hidup akibat banjir komoditas impor murah,” tegasnya.
Menteri Ketenagakerjaan periode 2014-2019 menambahkan selain menjaga keseimbangan di kebijakan impor, pemerintah juga perlu mempercepat penguatan lapangan usaha substitusi impor—yakni sektor-sektor strategis yang mampu memproduksi barang yang tersebut selama ini terlalu bergantung pada luar negeri.
“Jangan cuma bicara tentang membuka pintu, tapi juga masalah menyiapkan dapur sendiri. Perkuatan bidang substitusi impor adalah kunci kemandirian ekonomi jangka panjang,” ujarnya.
Terkait strategi pemerintah memperluas impor dari Amerika Serikat sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan dagang, Hanif mengatakan pendekatan itu realistis secara diplomatik, namun tetap saja harus diarahkan secara strategis agar menggalang ketahanan sektor ekonomi nasional.
“Impor harus selektif lalu bersifat komplementer, tidak substitusi terhadap apa yang tersebut dapat diproduksi pada di negeri. Kita mampu memperluas hubungan dagang, tapi masih dengan keberpihakan pada lapangan usaha serta petani kita sendiri,” terangnya.
Wakil Ketua Umum DPP PKB ini juga menekankan pentingnya menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari negosiasi dagang yang mana adil juga timbal balik. Jika Indonesia membuka lingkungan ekonomi bagi item negara mitra, maka akses bursa ekspor Indonesia pun harus dibuka dengan setara.
“Langkah Presiden sudah ada benar. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara efisiensi pangsa kemudian keberpihakan terhadap konstruksi lapangan usaha nasional,” tandasnya.
