Seoul – Korea Selatan serta China mengatur dialog maritim tingkat kerja di dalam Seoul pada Rabu (23/4), menurut beberapa jumlah sumber diplomatik, ke sedang meningkatnya ketegangan terkait banyak bangunan baja yang dimaksud dibangun Beijing dalam wilayah perairan tumpang tindih di Laut Kuning.
Dialog ini berlangsung pasca kedua negara terlibat ketegangan pada Februari tak lama kemudian di Zona Maritim Sementara (Provisional Maritime Zone/PMZ) dekat pesisir barat daya Korea Selatan, sewaktu otoritas China menghalangi kapal Korea Selatan yang tersebut hendak memeriksa susunan baja milik China yang dibangun dalam wilayah tersebut.
PMZ merupakan zona laut tumpang tindih yang dimaksud satu di antaranya pada wilayah batas kegiatan ekonomi eksklusif (ZEE) kedua negara.
Korea Selatan dan juga China menyetujui secara resmi kesepakatan pada tahun 2000 yang mana memperbolehkan kapal-kapal nelayan dia beroperasi pada sana serta secara bersatu mengurus sumber daya laut, dengan larangan terhadap aktivitas lain selain navigasi juga perikanan.
Pihak China bersikeras bahwa rangka yang dimaksud merupakan tambak ikan komersial, kemudian menyatakan bahwa Korea Selatan tidak ada memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan.
China diketahui sudah memasang dua pelampung semi-submersible ke wilayah PMZ, setiap pada 2018 serta 2024. Selain itu, pada 2022, Beijing merancang sebuah bentuk baja masih yang diyakini berasal dari jaringan pengeboran minyak yang tersebut telah tiada digunakan.
Beijing mengeklaim bahwa dua pelampung yang disebutkan adalah prasarana budi daya ikan salmon, sementara susunan kekal yang digunakan dilengkapi landasan helikopter yang disebutkan dibangun sebagai sarana pengelolaan akuakultur.
Namun, pengerjaan struktur-struktur yang dimaksud — yang digunakan berisiko melanggar perjanjian — menggalakkan Korea Selatan untuk menangani permasalahan yang dimaksud dengan sikap tambahan tegas, mengingat rekam jejak China pada bermacam sengketa wilayah, seperti dengan Filipina di Laut Cina Selatan juga dengan Jepun pada Laut Cina Timur.
Dalam pembicaraan pada Rabu itu, Seoul diperkirakan akan mengangkat isu yang dimaksud untuk menguatkan seruannya demi menyimpan stabilitas ke PMZ. Seoul menekankan tiada ada aktivitas China di dalam perairan tumpang tindih yang disebutkan yang mana akan memengaruhi hak maritimnya yang digunakan “sah serta sesuai hukum”.
Pada Senin, Menteri Kelautan Kang Do-hyung mengutarakan lembaga pemerintah terkait sedang meninjau semua opsi yang digunakan memungkinkan, satu di antaranya tindakan timbal balik, untuk menangani permasalahan tersebut.
"Kami menangani permasalahan ini dengan sangat serius, khususnya dari sudut pandang pentingnya isu ini serta keinginan untuk mempertahankan wilayah maritim kami," kata Kang di konferensi pers.
"Kami sedang meninjau berubah-ubah kemungkinan tanggapan, salah satunya tindakan proporsional … yang dimaksud dapat diimplementasikan secara efektif," ucapnya.
Kang sebelumnya juga memaparkan pemerintah akan memulai serangkaian untuk mengalokasikan anggaran untuk memulai pembangunan prasarana budidaya sebagai tindakan balasan.
Namun, pada Senin, Kang menyatakan belum ada langkah akhir yang digunakan diambil.
Sumber: Yonhap-OANA
Artikel ini disadur dari Korsel dan China bahas maritim di tengah ketegangan Laut Kuning
