DKI Jakarta – Setiap individu yang digunakan bekerja mempunyai hak untuk memperoleh imbalan yang digunakan layak sesuai dengan jenis lalu tanggung jawab pekerjaannya. Oleh sebab itu, pimpinan pada berubah-ubah lembaga, instansi, maupun perusahaan, sepatutnya memperlakukan seluruh karyawan secara adil serta menghormati dia sebagai manusia.
Perlindungan terhadap tenaga kerja pun bermetamorfosis menjadi hal yang mana penting untuk menjamin kesejahteraan pekerja. Perlakuan yang manusiawi dari pihak pemberi kerja tak hanya saja menegaskan kondisi fisik dan juga mental pekerja terus baik, tapi juga mengupayakan merek untuk terus mengembangkan kemampuan diri.
Pemerintah sudah pernah menetapkan hak-hak yang disebutkan di peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan lalu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Kedua undang-undang ini sudah mengalami revisi yang digunakan mencakup beberapa aspek penting, mulai dari ketentuan jam kerja, pengupahan, hingga aturan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Lantas, apa belaka hak-hak dasar yang penting diketahui oleh para pekerja? Berikut ini ulasan lengkapnya, dirangkum dari berubah-ubah sumber.
Hak-hak dasar pekerja
1. Hak menghadapi perlakuan juga kesempatan yang mana sama
Dalam globus kerja, setiap penduduk tentu ingin diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 6 UU Nomor 13 Tahun 2003, yang dimaksud menyatakan bahwa pekerja berhak mendapat perlakuan yang dimaksud setara dari pengusaha, tanpa membedakan latar belakang apapun. Walaupun sikap dan juga besaran penghasilan kemungkinan besar berbeda, semua pekerja tetap layak diberi perhatian juga prospek yang digunakan identik untuk berkembang.
2. Hak menerima upah yang mana layak
Salah satu hak utama setiap pekerja adalah memperoleh penghasilan sebagai imbalan melawan tenaga juga waktu yang digunakan telah dilakukan dicurahkan. Dalam Pasal 88 Ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pekerja berhak menghadapi penghasilan yang mampu menjamin hidup yang dimaksud layak. Bahkan, Pasal 90 Ayat 1 di UU yang dimaksud sebanding melarang entrepreneur memberikan upah ke bawah standar minimum yang mana ditetapkan.
3. Hak melawan penempatan kerja
Berdasarkan Pasal 31 UU Ketenagakerjaan, setiap tenaga kerja miliki hak yang mana sejenis untuk memilih, mendapatkan, atau berpindah pekerjaan baik pada di maupun luar negeri.
Penempatan kerja seharusnya disesuaikan dengan keahlian kemudian kompetensi pekerja. Kecuali apabila sebelumnya sudah ada kesepakatan tertulis, maka pekerja punya hak untuk menolak penempatan yang digunakan bukan sesuai.
4. Hak berhadapan dengan jaminan keselamatan dan juga kesehatan kerja
Pekerja berhak mendapatkan pemeliharaan dari risiko kerja, baik di bentuk keselamatan fisik maupun kesegaran secara umum. Hal ini sudah diatur di Pasal 86 Ayat 1 UU Nomor 13 Tahun 2003. Setiap perusahaan berkewajiban menyediakan lingkungan kerja yang tersebut aman juga mendaftarkan karyawannya di kegiatan jaminan seperti BPJS Aspek Kesehatan juga BPJS Ketenagakerjaan.
5. Hak mendapatkan cuti
Cuti kerja adalah hak yang mana melekat pada setiap karyawan. Dalam ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 81 Ayat 1 juga Pasal 82 dijelaskan bahwa pekerja berhak berhadapan dengan cuti tahunan selama 12 hari setelahnya bekerja minimal satu tahun. Selain itu, pekerja perempuan juga memiliki hak khusus untuk cuti di mana mengalami haid, kehamilan, melahirkan, atau keguguran.
Artikel ini disadur dari LIma hak dasar yang harus dimiliki setiap pekerja
