Ibukota – Kebijakan Level Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali bermetamorfosis menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Sektor Bisnis yang mana diselenggarakan dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang digunakan lebih tinggi fleksibel serta realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN penting menyesuaikan dengan situasi pada lapangan agar tidak ada menghambat daya saing sektor nasional pada sedang persaingan global yang semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, bidang kita malah dapat kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo ke hadapan para pelaku usaha kemudian pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang tersebut berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar mengupayakan pertumbuhan sektor pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Derajat Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi materi baku, tenaga kerja, lalu tahapan produksi dari pada negeri yang tersebut digunakan di sebuah barang atau jasa. Semakin membesar nilai TKDN, artinya semakin sejumlah elemen lokal yang mana terlibat di pembuatan barang tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen pada negeri pada barang serta jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan sektor pada negeri agar lebih banyak kuat serta kompetitif. Sehingga, pemerintah telah lama menetapkan batas minimal TKDN yang mana harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan kriteria Bobot Manfaat Organisasi (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang dan juga jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, khususnya bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman juga hibah.
Penerapan TKDN menghadirkan sejumlah manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga menerima lebih besar banyak tenaga kerja, menghemat devisa negara, lalu meningkatkan daya saing komoditas lokal. Pengaplikasian produk-produk di negeri bukanlah hanya sekali tentang kepentingan ekonomi, tapi juga mengenai merancang kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang mana disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri bukanlah semata mengenai hitungan atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan juga teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tak cuma mengupayakan lapangan usaha untuk memenuhi target hitungan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi biosfer lapangan usaha lokal agar meningkat lalu mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
