Ibukota – Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Norwegia Andreas Motzfeldt Kravik menyoroti peran penting dari keterlibatan perempuan di misi kemudian perjanjian perdamaian dunia.
“Agar perjanjian perdamaian mampu berkelanjutan kemudian mempunyai kredibilitas, perempuan harus melibatkan pada pembicaraan. Perempuan juga wajib menjadi bagian dari delegasi yang dimaksud mencari perdamaian,” kata Wamenlu Kravik ditemui usai acara Simposium ASEAN Institute for Peace and Reconciliation(ASEAN-IPR) di dalam Jakarta, Selasa.
Kravik menuturkan bahwa perwakilan perempuan yang dimaksud berperan bergerak pada mencari perdamaian, merupakan bagian penting dari strategi nasional negaranya. Janji yang dimaksud salah satunya tercermin di Rencana Aksi Nasional kelima mengenai perempuan, perdamaian, juga keamanan.
Dia menjelaskan bahwa sebuah perjanjian perdamaian, yang mana memiliki kredibilitas kemudian legitimasi, harus dianggap sah oleh rakyat yang terdampak.
Dan tentu saja, perempuan adalah bagian dari komunitas yang dimaksud banyak kali menderita akibat konflik sehingga upaya perdamaian kemudian rekonsiliasi efektif, perempuan harus melibatkan sebagai bagian dari solusi, kata Kravik.
Pejabat Norwegia yang disebutkan turut mengapresiasi upaya yang dijalankan ASEAN untuk memperkuat peranan perempuan pada perjanjian perdamaian melalui Lembaga ASEAN untuk Kedamaian lalu Rekonsiliasi ASEAN-IPR.
“Saya sangat terkesan dengan semua yang mana direalisasikan negara-negara ASEAN di hal perempuan, perdamaian, serta keamanan, dan juga berpindah maju dengan keterlibatan yang tersebut diarahkan pada pencapaian perdamaian dan juga rekonsiliasi, baik antarnegara maupun antara negara lalu pemangku kepentingan non-negara,” ucapnya.
Lebih lanjut Kravik mengakui bahwa terdapat tantangan di memulai pembangunan kapasitas bagi perempuan pada ASEAN, khususnya akibat adanya keterbatasan dana juga prioritas lain yang tersebut juga membutuhkan pendanaan. Namun, ia menekankan bahwa keterlibatan perempuan di perdamaian ini harus berubah menjadi prioritas.
Terkait Indonesia, beliau bahkan menafsirkan bahwa jikalau pemerintah Indonesi ingin mencapai target peningkatan sebesar 8 persen, perempuan harus berubah jadi bagian dari solusi.
“Hak asasi manusia serta supremasi hukum harus didukung. Bukan belaka oleh sebab itu itu hal yang benar, tetapi akibat itulah cara yang dimaksud tepat untuk menjalankan pemerintahan yang mana efektif, kemudian itulah cara untuk menumbuhkan sektor ekonomi Anda,” ujar dia.
Adapun Norwegia telah lama menggalang beberapa orang inisiatif di ASEAN pada perdamaian lalu rekonsiliasi, termasuk Inisiatif ASEAN-IPR tentang Perempuan pada Proses Perdamaian, yang digunakan bertujuan untuk menghimpun pengalaman masa pada saat ini dan juga masa sesudah itu tentang partisipasi perempuan pada penciptaan juga pembangunan perdamaian dalam semua Negara Anggota ASEAN (AMS).
Selama bertahun-tahun, Norwegia telah dilakukan bergerak di beberapa upaya perdamaian juga rekonsiliasi di Asia Tenggara, di antaranya ke Filipina, Myanmar, serta Indonesia, yakni di dalam Aceh.
Upata Norwegia pada perdamaian juga rekonsiliasi berputar pada sekitar nilai-nilai kepemilikan para pihak, inklusivitas, imparsialitas, lalu kolaborasi di antara para pihak terkait.
Artikel ini disadur dari Wamenlu Norwegia soroti peran penting perempuan dalam misi perdamaian
